 |
| Foto.Sucen |
Semarang (desacenang.id)- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat untuk mengevalusai penggunaan kartu tani dan distribusi(penyaluran) pupuk bersubsidi yang dihadiri oleh 3 Kabupaten yakni Kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang. Rapat dilaksanakan di Gedung Ghardhika Bhakti Praja komplek kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang(Kamis, 29/3/2018).
Hadir sebagai narasumber Sri Puryono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sri Puryono menerangkan tentang penggunaan kartu tani. Selama ini belum ada transparasi dan ketetapan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“ Kartu tani merupakan identitas petani yang berisi data petani (nama, alamat, kelompok tani, luas garapan dan komoditas tanam) dan informasi alokasi pupuk bersubsidi serta harga, yang berfungsi sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi dan ATM untuk transaksi perbankan pada umumnya", terang Puryono.
Rakor ini sangat penting karena sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, kalau tidak kelangkaan akan terjadi, serta menindaklanjuti Penelitian Pembangunan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."Dengan adanya transparasi itu diharapkan distribusi pupuk bersubsidi memenuhi 6 (enam) azas Tepat, yaitu. Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat waktu, Tepat tempat, Tepat Mutu dan Tepat Harga", tambah Puryono.
Masih menurut Puryono, Salah satu kendala dalam penggunaan kartu tani adalah data petani yang mencakup luas lahan, komoditas tanam, nama dan alamat yang kami akui sampai saat ini masih ada data-data yang belum akurat atau belum selesai, "Progres kartu tani sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 jumlah petani yang sudah masuk dalam sistem 2584 dengan luas lahan 1.376.872 Ha sedang kartu tani yang tercetak sejumlah 2.565.403 kartu yang kemudian baru didistribusikan sejumlah 2.221.375 atau 86,59% adapun jumlah kartu yang belum terdistribusi sejumlah 344.028 atau 13,41% “, tegas Puryono.
Puryono mengingatkan petani harus membuat kartu tani secepatnya paling lambat 10 April 2018, yang dapat dikoordinir olehc ketua kelompok tani masing-masing wilayah dengan mengumpulkan fotokopi ktp,Kartu Keluarga (KK), dan SPPT maksimal 2Ha ke Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan terdekat.
Sementara itu peserta rapat wakil dari Kabupaten Brebes, Raswono mengungkapkan bahwa penggunaan kartu tani harus tepat. "Dengan adanya kartu tani ini transparansi penyaluran pupuk bersubsidi ini menjadi lebih jelas, karena selami ini petani membeli lebih banyak dari data yang ada. Sehingga ada beberapa petani yang tidak kebagian", katanya.
Hadir sebagai narasumber Sri Puryono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sri Puryono menerangkan tentang penggunaan kartu tani. Selama ini belum ada transparasi dan ketetapan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“ Kartu tani merupakan identitas petani yang berisi data petani (nama, alamat, kelompok tani, luas garapan dan komoditas tanam) dan informasi alokasi pupuk bersubsidi serta harga, yang berfungsi sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi dan ATM untuk transaksi perbankan pada umumnya", terang Puryono.
Rakor ini sangat penting karena sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, kalau tidak kelangkaan akan terjadi, serta menindaklanjuti Penelitian Pembangunan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."Dengan adanya transparasi itu diharapkan distribusi pupuk bersubsidi memenuhi 6 (enam) azas Tepat, yaitu. Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat waktu, Tepat tempat, Tepat Mutu dan Tepat Harga", tambah Puryono.
Masih menurut Puryono, Salah satu kendala dalam penggunaan kartu tani adalah data petani yang mencakup luas lahan, komoditas tanam, nama dan alamat yang kami akui sampai saat ini masih ada data-data yang belum akurat atau belum selesai, "Progres kartu tani sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 jumlah petani yang sudah masuk dalam sistem 2584 dengan luas lahan 1.376.872 Ha sedang kartu tani yang tercetak sejumlah 2.565.403 kartu yang kemudian baru didistribusikan sejumlah 2.221.375 atau 86,59% adapun jumlah kartu yang belum terdistribusi sejumlah 344.028 atau 13,41% “, tegas Puryono.
Puryono mengingatkan petani harus membuat kartu tani secepatnya paling lambat 10 April 2018, yang dapat dikoordinir olehc ketua kelompok tani masing-masing wilayah dengan mengumpulkan fotokopi ktp,Kartu Keluarga (KK), dan SPPT maksimal 2Ha ke Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan terdekat.
Sementara itu peserta rapat wakil dari Kabupaten Brebes, Raswono mengungkapkan bahwa penggunaan kartu tani harus tepat. "Dengan adanya kartu tani ini transparansi penyaluran pupuk bersubsidi ini menjadi lebih jelas, karena selami ini petani membeli lebih banyak dari data yang ada. Sehingga ada beberapa petani yang tidak kebagian", katanya.
"dengan rapat ini semoga ada solusi yg tepat untuk menyelesaikanya" tutup Raswono.(Sucen)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar